PPDB Sistem Zonasi, Membedah Tujuan Mulia di Balik Kontroversi Tahunan Penerimaan Siswa Baru

 

JAKARTA – Setiap memasuki pertengahan tahun, jutaan orang tua di seluruh Indonesia kembali dihadapkan pada sebuah proses krusial yang penuh ketegangan: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sejak beberapa tahun terakhir, sistem zonasi yang menjadi jalur utama dalam proses ini konsisten menjadi sorotan. Pada PPDB tahun 2025 yang baru saja usai, dinamika yang sama kembali terulang. Kebijakan yang dirancang pemerintah untuk pemerataan akses ini di satu sisi membawa harapan, namun di sisi lain kerap menuai keluhan, protes, bahkan dugaan kecurangan di lapangan.

Di tengah riuhnya perdebatan tahunan ini, banyak yang bertanya, apa sebenarnya filosofi di balik kebijakan sistem zonasi? Mengapa pemerintah begitu bersikeras mempertahankannya meski terus menerus menimbulkan kontroversi? Artikel ini akan mengupas secara mendalam tujuan mulia, mekanisme kerja, serta simpul-simpul masalah yang membuat implementasi sistem zonasi selalu menjadi drama tahunan dalam dunia pendidikan Indonesia.

Latar Belakang dan Filosofi di Balik Sistem Zonasi

Sebelum era zonasi, lanskap penerimaan siswa baru didominasi oleh sistem yang berbasis pada hasil ujian akhir semata. Konsekuensinya sangat jelas: terciptalah sebuah kasta dalam sistem sekolah. Ada sekolah-sekolah yang dilabeli "favorit" atau "unggulan" yang hanya bisa diakses oleh siswa dengan nilai akademis tertinggi, sementara sekolah-sekolah lain menjadi "pilihan kedua" atau "buangan".

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sistem lama ini menciptakan setidaknya tiga masalah kronis:

1. Segregasi Sosial-Ekonomi: Sekolah favorit cenderung dipenuhi oleh siswa dari keluarga mampu yang memiliki akses terhadap bimbingan belajar dan fasilitas pendukung lainnya, sementara siswa dari keluarga kurang mampu terkonsentrasi di sekolah-sekolah non-favorit.

2. Ketidakmerataan Kualitas: Perhatian dan sumber daya dari pemerintah daerah dan masyarakat cenderung tercurah ke sekolah-sekolah favorit, membuat sekolah lain semakin tertinggal.

3. Inefisiensi dan Biaya Tinggi: Siswa harus menempuh perjalanan jauh setiap hari untuk mencapai sekolah favoritnya, menimbulkan biaya transportasi, waktu, dan energi yang tidak sedikit.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, sistem zonasi diperkenalkan sebagai upaya "terapi kejut" untuk membongkar praktik-praktik tersebut. Filosofi dasarnya adalah mendekatkan siswa dengan sekolah, menghapus eksklusivitas "sekolah favorit", dan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang heterogen.

Bagaimana Sebenarnya Mekanisme PPDB Zonasi Bekerja?

Sistem PPDB saat ini tidak hanya mengandalkan satu jalur, melainkan kombinasi dari beberapa jalur pendaftaran dengan kuota yang telah ditentukan untuk memberikan keadilan akses. Secara umum, mekanismenya terbagi menjadi:

• Jalur Zonasi (Kuota Minimal 50%): Ini adalah jalur dengan porsi terbesar. Seleksi utama didasarkan pada jarak tempat tinggal calon siswa ke sekolah, yang diukur dari alamat pada Kartu Keluarga (KK). Semakin dekat jaraknya, semakin besar peluangnya untuk diterima.

• Jalur Afirmasi (Kuota Minimal 15%): Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (dibuktikan dengan program bantuan pemerintah seperti KIP) dan bagi penyandang disabilitas.

• Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (Kuota Maksimal 5%): Jalur ini memfasilitasi anak-anak dari keluarga yang harus berpindah tugas antar daerah, seperti ASN, TNI, dan Polri.

• Jalur Prestasi (Sisa Kuota, sekitar 0-30%): Jalur ini tetap disediakan untuk memberikan apresiasi bagi siswa yang memiliki prestasi akademik (menggunakan nilai rapor atau prestasi lomba) maupun non-akademik (olahraga, seni, dll). Kuota jalur ini disesuaikan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Tujuan Mulia Jangka Panjang: Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa tujuan akhir dari kebijakan zonasi bukanlah sekadar mengatur jarak siswa ke sekolah. Tujuan jangka panjangnya jauh lebih fundamental, yaitu memaksa terjadinya pemerataan kualitas. Logikanya, ketika sekolah tidak bisa lagi memilih siswa "terbaik" dan harus menerima siswa dari berbagai latar belakang akademis dan sosial di sekitarnya, maka tidak ada pilihan lain selain meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitasnya.

Diharapkan, dalam beberapa tahun ke depan, tidak ada lagi istilah "sekolah favorit". Semua sekolah diwajibkan menjadi sekolah yang baik. Pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi menganakemaskan sekolah tertentu, melainkan harus mendistribusikan guru-guru terbaik, anggaran perbaikan, dan program peningkatan mutu secara merata ke seluruh sekolah di wilayahnya. Visi besarnya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang adil, di mana setiap anak bisa mendapatkan layanan pendidikan berkualitas tanpa harus "berperang" memperebutkan beberapa sekolah unggulan saja.

Kontroversi dan Simpul Masalah yang Selalu Berulang

Meskipun tujuannya mulia, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju pemerataan masih sangat terjal. Setiap tahunnya, beberapa masalah klasik terus muncul dan menjadi keluhan utama masyarakat:

• Praktik "Numpang KK" dan Manipulasi Alamat: Ini adalah masalah paling akut. Banyak orang tua yang rela memanipulasi data kependudukan dengan "menitipkan" nama anaknya di Kartu Keluarga kerabat yang tinggal di dekat sekolah incaran. Praktik ini mencederai prinsip keadilan dan sulit untuk dibuktikan.

• Kesenjangan Kualitas Sekolah yang Masih Riil: Argumen utama penentang zonasi adalah bahwa kualitas antar sekolah masih sangat timpang. Memaksa siswa berpotensi masuk ke sekolah terdekat yang kualitasnya kurang baik dianggap mengorbankan masa depan anak.

• Siswa Berprestasi yang "Terlempar": Banyak kasus di mana siswa dengan nilai rapor sangat tinggi gagal masuk SMP atau SMA negeri manapun karena jarak rumahnya yang relatif jauh dari sekolah negeri, sementara siswa dengan nilai lebih rendah bisa masuk dengan mudah karena faktor kedekatan.

• Ketidaksiapan Pemerintah Daerah: Beberapa pemda dianggap belum siap dalam memetakan zona secara adil dan belum memiliki rencana strategis yang jelas untuk mempercepat peningkatan kualitas di sekolah-sekolah non-favorit.

Pandangan Pakar dan Respons Pemerintah

Menanggapi berbagai polemik ini, para pakar pendidikan memberikan pandangan yang beragam. Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa zonasi adalah kebijakan yang benar secara konsep, namun implementasinya terburu-buru tanpa diiringi intervensi kebijakan yang serius untuk meningkatkan mutu guru dan sekolah secara masif.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kemendikbudristek berargumen bahwa perubahan besar memang membutuhkan waktu dan akan selalu ada tantangan dalam masa transisi. Pemerintah mengklaim terus melakukan evaluasi setiap tahun untuk memperbaiki celah-celah dalam aturan teknis PPDB, termasuk memperketat aturan mengenai validasi data kependudukan. Langkah-langkah seperti program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak juga disebut sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mendistribusikan kualitas pendidikan secara lebih merata.

Kesimpulan: Antara Idealisme dan Realitas

PPDB sistem zonasi adalah sebuah kebijakan yang lahir dari idealisme luhur untuk menciptakan keadilan sosial dalam pendidikan. Ia adalah upaya berani untuk membongkar sistem kastanisasi sekolah yang telah mengakar selama puluhan tahun. Namun, kebijakan ini juga berhadapan langsung dengan realitas pahit di lapangan: kesenjangan kualitas yang nyata, infrastruktur yang belum merata, dan pola pikir masyarakat yang masih terpaku pada label "sekolah favorit".

Pada akhirnya, keberhasilan sistem zonasi tidak bisa diukur dalam satu atau dua tahun. Ia adalah sebuah maraton, bukan sprint. Kunci keberhasilannya tidak hanya terletak pada penyempurnaan aturan PPDB itu sendiri, tetapi pada komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk secara agresif dan konsisten menginvestasikan anggaran dan program terbaiknya demi mengangkat kualitas semua sekolah, hingga pada titik di mana orang tua tidak perlu lagi resah di sekolah mana pun anaknya akan menimba ilmu.