Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer: Penjelasan Akademis yang Mudah Dipahami

Pelajari perbedaan sistem presidensial dan parlementer dari segi struktur, mekanisme kekuasaan, serta kelebihan dan kekurangannya. Berdasarkan teori politik dan praktik negara demokrasi.

Apa Itu Sistem Pemerintahan?

Sistem pemerintahan adalah struktur dasar yang mengatur cara kekuasaan dijalankan dalam suatu negara, khususnya hubungan antara eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen), dan yudikatif (peradilan). Teori ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan hukum tata negara.

Sistem pemerintahan berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan, akuntabilitas pejabat publik, serta stabilitas politik dan ekonomi. Bahkan dalam konteks global, sistem ini turut memengaruhi hubungan luar negeri dan iklim investasi suatu negara. Artikel ini juga berkaitan dengan pengaruh politik terhadap perencanaan keuangan, terutama dalam konteks negara demokrasi modern.

Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Mahfud MD dalam bukunya Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (2007), sistem presidensial adalah sistem di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, dan tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen dalam masa jabatannya.

Karakteristik utama:

• Presiden dan legislatif dipilih secara terpisah.

• Presiden membentuk kabinet yang tidak berasal dari parlemen.

• Masa jabatan tetap dan tidak bisa diganggu gugat kecuali melalui impeachment.

• Pemisahan kekuasaan yang tegas (separation of powers).

Contoh negara: Amerika Serikat, Indonesia (pasca amandemen UUD 1945), Filipina, Brasil.

Sistem Pemerintahan Parlementer

Berdasarkan pandangan Montesquieu dan Walter Bagehot, sistem parlementer adalah sistem di mana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen, dan dapat diganti kapan saja melalui mekanisme mosi tidak percaya.

Ciri-ciri utama:

• Perdana menteri dipilih oleh parlemen.

• Eksekutif berasal dari partai atau koalisi mayoritas di parlemen.

• Kepala negara bersifat simbolik (raja atau presiden non-eksekutif).

• Kekuasaan eksekutif dan legislatif cenderung menyatu (fusion of powers).

Contoh negara: Inggris, Jepang, India, Belanda, Australia.

Tabel Perbandingan: Presidensial vs Parlementer

Aspek	Presidensial	Parlementer
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Kepala negara	Presiden	Raja/Presiden simbolik
Pemilihan eksekutif	Pemilu langsung	Dari mayoritas parlemen
Masa jabatan	Tetap (mis. 5 tahun)	Tidak tetap, tergantung dukungan parlemen
Hubungan legislatif	Terpisah	Menyatu
Pemberhentian pemimpin	Impeachment oleh konstitusi	Mosi tidak percaya

Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Sistem

Presidensial:

• Kelebihan: stabilitas eksekutif, kontrol rakyat langsung melalui pemilu.

• Kekurangan: potensi deadlock antara presiden dan parlemen, proses impeachment kompleks.

Parlementer:

• Kelebihan: fleksibilitas dalam perubahan pemerintahan, cepat merespons krisis politik.

• Kekurangan: potensi ketidakstabilan jika tidak ada mayoritas kuat di parlemen.

Contoh Praktis: Indonesia dan Inggris

• Indonesia: Menganut sistem presidensial pasca reformasi. Presiden dipilih langsung sejak 2004. Namun praktiknya sering disebut semi-parlementer karena kuatnya pengaruh partai di kabinet.

• Inggris: Negara parlementer klasik. Perdana menteri berasal dari partai mayoritas dan bisa diganti kapan saja oleh partai atau parlemen.

---

Kesimpulan

Tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Yang terpenting adalah bagaimana sistem tersebut dijalankan dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Memahami perbedaan sistem pemerintahan membantu masyarakat menjadi lebih sadar akan struktur politik negaranya dan berperan aktif dalam proses demokrasi yang sehat.